Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Majlis Shura (Parlemen) Iran baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan melarang kapal militer Amerika Serikat dan Israel melintasi Selat Hormuz, jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. RUU ini mencerminkan kekhawatiran Tehran atas kehadiran militer asing di perairan yang sangat penting bagi ekspor minyak Iran serta bagi keamanan regional.
Rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap kapal yang diidentifikasi sebagai militer atau berafiliasi dengan Amerika Serikat atau Israel akan dilarang memasuki atau melewati selat tersebut tanpa izin khusus dari otoritas maritim Iran. Pelanggaran dapat berujung pada tindakan penangkapan, penahanan, atau bahkan penggunaan kekuatan sesuai dengan hukum internasional yang diinterpretasikan oleh pemerintah Tehran.
Beberapa poin penting dalam RUU tersebut meliputi:
- Definisi jelas tentang kapal militer dan sipil yang berafiliasi dengan AS atau Israel.
- Prosedur penegakan hukum termasuk patroli laut oleh Angkatan Laut Iran.
- Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, termasuk denda berat dan penahanan.
- Ketentuan pengecualian untuk kapal kemanusiaan atau bantuan internasional yang memperoleh persetujuan sebelumnya.
Parlemen mengutip beberapa insiden sebelumnya sebagai alasan penetapan RUU, termasuk penangkapan kapal tanker Iran oleh pasukan Amerika Serikat pada tahun 2019 dan peningkatan patroli militer Israel di wilayah Teluk Persia. Pejabat Iran menegaskan bahwa langkah ini tidak bermaksud memicu konflik, melainkan melindungi kedaulatan dan kepentingan ekonomi negara.
Reaksi internasional beragam. Washington menolak keras usulan tersebut, menyatakan bahwa kebebasan navigasi di Selat Hormuz merupakan hak semua negara sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Kedutaan Israel juga mengecam langkah itu sebagai tindakan provokatif yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.
Para analis keamanan menilai bahwa RUU ini dapat memperburuk hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya, serta meningkatkan risiko insiden maritim yang tidak diinginkan. Namun, mereka juga mencatat bahwa Iran berusaha memperkuat posisi tawar dalam negosiasi energi dan keamanan regional.
Jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, Iran kemungkinan akan meningkatkan kehadiran militer di Selat Hormuz, termasuk penempatan sistem pertahanan anti-pesawat dan kapal patroli tambahan. Hal ini dapat memicu respons balasan dari negara-negara yang merasa kepentingannya terancam, terutama Amerika Serikat yang secara rutin mengirimkan kapal perang untuk menegaskan kebebasan navigasi.
Situasi ini menyoroti kembali pentingnya Selat Hormuz sebagai salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia, melaluinya sekitar 20% produksi minyak global. Setiap gangguan pada lalu lintas kapal di selat tersebut dapat berdampak signifikan pada pasar energi internasional, harga minyak, dan stabilitas ekonomi global.
