Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) kembali melakukan revisi kebijakan penanganan insiden pangan dengan mengubah klasifikasi dari \”Kejadian Menonjol\” menjadi \”Kejadian Fatal\”. Perubahan ini bertujuan memperketat pengawasan serta meningkatkan respons cepat terhadap masalah yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.
Dalam klasifikasi sebelumnya, Kejadian Menonjol mencakup insiden yang menimbulkan gangguan sementara namun tidak mengancam nyawa secara langsung. Sementara itu, Kejadian Fatal didefinisikan sebagai peristiwa yang berpotensi menyebabkan kematian atau dampak kesehatan jangka panjang yang serius.
Penyesuaian status ini disertai dengan penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku yang melanggar standar keamanan pangan, khususnya bagi pemegang Surat Pemberitahuan Penanganan Gizi (SPPG). Berikut ini rangkuman sanksi baru:
- Denda administratif hingga Rp500 juta untuk pelanggaran pertama.
- Pencabutan izin operasional SPPG untuk pelanggaran berulang.
- Penjara maksimal 2 tahun bagi pihak yang terbukti menyebabkan kematian akibat kontaminasi pangan.
Berikut perbandingan antara status lama dan baru:
| Status | Definisi | Sanksi Utama |
|---|---|---|
| Kejadian Menonjol | Insiden dengan dampak terbatas, tidak mengancam nyawa. | Denda hingga Rp100 juta. |
| Kejadian Fatal | Insiden yang dapat mengakibatkan kematian atau dampak serius. | Denda hingga Rp500 juta, pencabutan izin, atau penjara. |
Dengan kebijakan ini, BGN berharap dapat menurunkan angka insiden pangan berbahaya dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan pangan di Indonesia. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan mendorong produsen untuk mematuhi standar mutu secara konsisten.
