Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran negara. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Prinsip ESG mencakup tiga dimensi utama: lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola (governance). Pada konteks anggaran, penerapan ESG berarti mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai, menilai manfaat sosial bagi masyarakat, serta memastikan mekanisme pengelolaan yang bersih, bebas korupsi, dan akuntabel.
BPK menekankan bahwa integrasi ESG harus dimulai sejak tahap perencanaan APBN, dimana kementerian diwajibkan menyusun analisis risiko lingkungan, evaluasi dampak sosial, serta rencana tata kelola yang mendukung tujuan strategis negara. Selanjutnya, selama pelaksanaan, perlu ada mekanisme monitoring dan pelaporan yang terstandardisasi.
- Langkah 1: Penyusunan indikator ESG yang relevan dengan bidang tugas masing‑masing kementerian.
- Langkah 2: Penetapan target pencapaian ESG dalam dokumen rencana kerja dan anggaran.
- Langkah 3: Pengintegrasian indikator ESG ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Langkah 4: Pelaksanaan audit internal dan eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap standar ESG.
- Langkah 5: Publikasi hasil evaluasi ESG secara transparan kepada publik dan lembaga pengawas.
Implementasi ESG diharapkan dapat menurunkan risiko proyek yang tidak berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan inklusif. BPK juga menegaskan bahwa kegagalan dalam mengadopsi ESG dapat berujung pada temuan negatif dalam audit keuangan, yang berdampak pada reputasi dan kredibilitas kementerian terkait.
Dalam pernyataannya, Ketua BPK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara auditor, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan anggaran yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa BPK siap memberikan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan intensif untuk memastikan penerapan ESG berjalan efektif.
