Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa beras fortifikasi yang beredar di pasar belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen diperkirakan mencapai Rp71,9 triliun. Pengungkapan ini muncul dalam rapat koordinasi Kementerian Pertanian bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Asosiasi Industri Pangan.
Kerugian finansial yang dihitung mencapai Rp71,9 triliun, yang merupakan total nilai pembelian konsumen yang tidak mendapatkan manfaat gizi sesuai harapan. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada keuangan rumah tangga, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan defisiensi mikronutrien di Indonesia.
Beberapa faktor penyebab ketidaksesuaian SNI antara lain:
- Kualitas bahan baku yang tidak terstandarisasi.
- Proses produksi yang kurang diawasi secara ketat.
- Kurangnya sertifikasi dan audit independen pada produsen beras fortifikasi.
- Pengawasan pasar yang masih lemah, terutama di daerah pedesaan.
Untuk mengatasi masalah ini, Mentan mengusulkan langkah-langkah berikut:
- Peningkatan inspeksi reguler oleh BPOM dan Kementerian Pertanian pada seluruh rantai pasok beras fortifikasi.
- Wajib sertifikasi SNI bagi semua produsen sebelum produk dapat dipasarkan.
- Pengembangan sistem pelaporan daring yang memungkinkan konsumen melaporkan produk tidak standar secara real‑time.
- Pemberian sanksi administratif dan denda bagi pelanggar yang terbukti memasarkan beras tidak memenuhi SNI.
- Kolaborasi dengan lembaga penelitian untuk memastikan formula fortifikasi tetap sesuai standar internasional.
Menteri juga menegaskan pentingnya edukasi publik mengenai cara membedakan beras fortifikasi yang sah dan yang tidak. Pemerintah berencana meluncurkan kampanye informasi melalui media sosial, televisi, dan radio, serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran konsumen.
Jika langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara konsisten, diharapkan kerugian konsumen dapat diminimalisir dan program beras fortifikasi dapat kembali menjadi instrumen utama dalam meningkatkan status gizi bangsa.
