Setapak Langkah – 20 Juli 2026 | Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) kembali menegaskan pentingnya menghormati profesi jurnalistik setelah pengacara ternama Hotman Paris Hutapea mengeluarkan pernyataan yang dianggap menjelekkan wartawan. SWSI menuntut Hotman menyampaikan permohonan maaf publik dan klarifikasi resmi.
Hotman, yang dikenal sebagai pembela hak-hak publik, pada sebuah wawancara televisi menyatakan bahwa wartawan seringkali “menyebar informasi tanpa verifikasi” dan “mengeksploitasi berita demi sensasi”. Pernyataan tersebut memicu protes keras dari kalangan media, yang menilai komentar itu merendahkan integritas dan etika kerja wartawan.
SWSI menyampaikan beberapa poin utama dalam surat resmi yang ditujukan kepada kantor hukum Hotman:
- Meminta Hotman memberikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan rekan-rekan wartawan.
- Mengklarifikasi bahwa komentar tersebut tidak mencerminkan fakta atau data yang mendukung.
- Menghentikan segala bentuk pernyataan yang dapat menurunkan kredibilitas profesi jurnalistik.
Berikut rangkaian kronologis kejadian yang dicatat oleh SWSI:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 15 Juni 2024 | Hotman memberikan komentar dalam program TV nasional. |
| 16 Juni 2024 | SWSI mengeluarkan pernyataan protes dan menuntut permohonan maaf. |
| 18 Juni 2024 | Beberapa organisasi pers mengadakan konferensi pers menilai komentar tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. |
Para anggota SWSI menekankan bahwa kebebasan pers bukan berarti bebas mengkritik, melainkan harus diiringi tanggung jawab dan rasa hormat terhadap profesi. Mereka menambahkan bahwa serangan pribadi terhadap wartawan dapat mengganggu fungsi pengawasan media terhadap publik.
Pengacara Hotman, melalui pernyataannya, menyatakan bahwa komentar tersebut dimaksudkan untuk menyoroti pentingnya verifikasi fakta, namun ia bersedia untuk meninjau kembali kata-katanya bila dianggap menyinggung. Namun, SWSI menegaskan bahwa permintaan maaf harus bersifat terbuka dan tidak bersyarat.
Jika tidak ada penyelesaian, SWSI menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menuntut ganti rugi moral dan memperjuangkan hak-hak wartawan di pengadilan.
Kasus ini menambah daftar perselisihan antara kalangan hukum dan media di Indonesia, mengingat peran penting pers dalam mengawal akuntabilitas publik. Pengamat hukum menilai bahwa permintaan maaf publik dapat menjadi solusi damai, sementara tindakan hukum dapat menjadi alternatif bila dialog tidak menghasilkan kesepakatan.
