Pertumbuhan Ekonomi 8 persen Sulit Diwujudkan Tanpa Kepastian Hukum

Setapak Langkah – 14 Juli 2026 | Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada periode berikutnya menjadi sorotan utama pemerintah dan pelaku pasar. Meskipun angka tersebut mencerminkan ambisi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pencapaiannya sangat bergantung pada faktor struktural, terutama kepastian hukum.

Kepastian hukum mencakup keberlanjutan peraturan, penegakan yang konsisten, serta perlindungan hak properti. Tanpa landasan yang kuat, investor domestik maupun asing cenderung menahan atau menunda penanaman modal karena risiko yang tidak dapat diprediksi.

• Risiko investasi meningkat: Ketidakpastian regulasi dapat mengakibatkan perubahan mendadak pada tarif, izin, atau prosedur bisnis.
• Biaya kepatuhan naik: Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memantau perubahan hukum.
• Penurunan arus modal: Dana yang seharusnya mengalir ke sektor produktif beralih ke instrumen yang lebih aman seperti obligasi pemerintah.

Berikut ini contoh dampak kepastian hukum terhadap beberapa sektor utama, diilustrasikan dalam tabel:

Data tersebut menunjukkan bahwa ketidakstabilan hukum bukan hanya menambah biaya, tetapi juga memperlambat realisasi proyek yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

1. Mengkompilasi dan menyederhanakan peraturan yang bersifat sektoral.
2. Menguatkan lembaga peradilan khusus ekonomi agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat.
3. Menetapkan mekanisme review regulasi berkala yang melibatkan perwakilan bisnis.
4. Meningkatkan transparansi proses perizinan melalui platform digital terpusat.

Jika kebijakan‑kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten, harapan untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen menjadi lebih realistis. Pada akhirnya, kepastian hukum tidak hanya menumbuhkan kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional untuk jangka panjang.