Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan tegas kepada dunia koperasi untuk lebih aktif terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Arahan tersebut disampaikan dalam sebuah acara resmi yang dihadiri oleh perwakilan asosiasi koperasi, pelaku industri sawit, serta pejabat pemerintah terkait.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran koperasi dalam memperkuat nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Menurutnya, koperasi dapat menjadi jembatan antara petani, pengolah, dan pasar ekspor, sehingga dapat menurunkan biaya intermediasi dan meningkatkan pendapatan petani.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Menteri Ferry Juliantono terkait arahan Presiden:
- Integrasi rantai pasok: Koperasi diharapkan dapat mengelola lahan, memfasilitasi pemupukan, serta mendukung proses pengolahan awal buah sawit sebelum dijual ke perusahaan besar.
- Peningkatan kapasitas produksi: Pemerintah akan memberikan pelatihan teknis, akses pembiayaan lunak, serta bantuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit milik koperasi.
- Penguatan pemasaran: Koperasi diinstruksikan untuk membangun jaringan pemasaran domestik dan internasional, termasuk partisipasi dalam pameran dagang dan platform digital.
- Pengawasan lingkungan: Semua kegiatan harus mematuhi standar keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah, konservasi hutan, dan penanaman kembali lahan yang terdegradasi.
- Pengembangan nilai tambah: Koperasi didorong untuk berinvestasi dalam fasilitas pengolahan sekunder, seperti produksi minyak sawit murni, biodiesel, atau produk turunannya.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Ferry menambahkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM akan menyusun roadmap terperinci, mencakup fase persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Roadmap itu diharapkan selesai pada kuartal berikutnya dan akan melibatkan kementerian pertanian, Bappenas, serta lembaga keuangan negara.
Para pengamat ekonomi menilai kebijakan ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan inklusif. Dengan mengintegrasikan koperasi ke dalam rantai nilai sawit, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan petani, serta kontribusi yang lebih signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.
Namun, tantangan tetap ada, antara lain kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil, penyediaan modal yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Pemerintah berjanji akan memonitor pelaksanaan secara berkala dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan.
