Setapak Langkah – 12 Juni 2026 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudi, menegaskan pentingnya sinergi antara Bappenas dan Komisi XI DPR dalam proses perencanaan serta pengawasan pembangunan nasional. Ia menyamakan hubungan keduanya dengan dua sisi satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan, menandakan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh Bappenas harus selalu berkoordinasi erat dengan Komisi XI untuk menghasilkan program yang realistis dan dapat diimplementasikan.
- Perencanaan anggaran tahunan yang selaras dengan prioritas pembangunan.
- Evaluasi dan penyesuaian kebijakan pembangunan berdasarkan hasil pengawasan DPR.
- Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur.
- Koordinasi dalam penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang dapat diukur secara objektif.
Ia menambahkan bahwa dengan kerja sama yang solid, Bappenas dapat memberikan masukan teknis yang kuat, sementara Komisi XI berperan sebagai pengawas yang memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Kedua lembaga diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pandangan secara konstruktif, sehingga tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan yang strategis.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat senior Bappenas serta anggota Komisi XI. Rachmat Pambudi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kedua lembaga untuk bekerja selaras, mengingat tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks.
Ia juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga non‑pemerintah, untuk turut serta dalam proses monitoring sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
