Setapak Langkah – 02 Juni 2026 | Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan keprihatinannya terkait maraknya tempat usaha panti pijat yang diduga melanggar peraturan serta berpotensi menjadi sarang prostitusi di wilayah Surabaya. Ia menuntut Pemerintah Kota Surabaya untuk mengambil langkah tegas dalam penertiban dan penegakan hukum.
Untuk menindaklanjuti, Fathoni mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain:
- Peningkatan inspeksi lapangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kesehatan.
- Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional dan denda yang signifikan bagi pelanggar.
- Pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan kepolisian dan satpol PP untuk melakukan razia periodik.
- Pelibatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan anonim untuk mempercepat identifikasi lokasi ilegal.
Selain itu, Fathoni menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah kota, DPRD, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih dan berdaya saing. Ia berharap tindakan tegas ini dapat menjadi contoh bagi kota lain dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan publik.
Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan respons resmi terkait permintaan tersebut, namun dijadwalkan akan ada pembahasan dalam rapat kerja dewan pada pekan mendatang.
