Setapak Langkah – 01 Juni 2026 | Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) difokuskan pada penguatan mekanisme perlindungan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk merebut wewenang lembaga lain. Komisi menolak spekulasi yang beredar bahwa perubahan tersebut bertujuan menggeser kompetensi antara lembaga negara.
Dalam pernyataan resmi, ketua Komisi XIII menekankan bahwa revisi UU HAM akan menambah ketentuan-ketentuan yang memperluas akses korban pelanggaran hak asasi kepada lembaga peradilan, meningkatkan transparansi proses investigasi, serta memperkuat peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai pengawas independen.
- Tujuan utama: Memastikan setiap warga negara memiliki jaminan perlindungan yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak asasi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, perlindungan dari penyiksaan, dan hak atas keadilan.
- Penegasan tidak ada perebutan kewenangan: Komisi menegaskan bahwa revisi tidak akan mengurangi mandat lembaga lain, melainkan menambah koordinasi antar lembaga melalui mekanisme yang jelas.
- Partisipasi publik: DPR berkomitmen membuka ruang konsultasi publik melalui forum daring, pertemuan daerah, dan mekanisme pengajuan masukan tertulis selama proses penyusunan RUU.
Komisi juga mengundang organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hak asasi manusia untuk memberikan masukan konstruktif. Proses ini dirancang agar setiap langkah revisi dapat dipantau secara terbuka, menghindari kesan unilateral.
Selanjutnya, Komisi XIII berencana mengajukan rancangan revisi ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Senat untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jika disetujui, undang-undang yang telah direvisi diharapkan dapat diundangkan dalam sidang paripurna DPR pada akhir tahun ini.
