Setapak Langkah – 25 Mei 2026 | Rencana pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui mekanisme satu pintu pada DSI (Direktorat Sumber Daya Industri) menimbulkan kegelisahan di kalangan petani sawit. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memusatkan proses perijinan dan pengawasan ekspor, namun reaksi di lapangan menunjukkan adanya ketidakpastian harga dan pasar.
Setelah pengumuman kebijakan, harga Tandan Buah Segar (TBS) di beberapa daerah turun drastis, bahkan mencapai Rp1.000 per kilogram, jauh di bawah harga rata‑rata historis yang berkisar antara Rp2.500‑Rp3.000 per kilogram. Penurunan tajam ini memicu kepanikan petani yang khawatir pendapatan mereka akan tergerus.
| Daerah | Harga TBS Sebelum | Harga TBS Sesudah |
|---|---|---|
| Riau | Rp2.800/kg | Rp1.000/kg |
| Sumatera Selatan | Rp2.600/kg | Rp1.200/kg |
| Kalimantan Tengah | Rp2.700/kg | Rp1.100/kg |
Menanggapi situasi tersebut, Sekretariat Pengawasan Kebijakan Strategis (SPKS) mengeluarkan pernyataan resmi. SPKS menegaskan bahwa kebijakan satu pintu tidak dimaksudkan untuk menurunkan harga, melainkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses ekspor. Untuk mengantisipasi dampak negatif, SPKS merencanakan beberapa langkah strategis:
- Pembentukan mekanisme penetapan harga minimum bagi TBS yang diproduksi oleh petani kecil.
- Penguatan koordinasi antara DSI, asosiasi petani, dan pelaku industri untuk memastikan penyerapan produksi domestik sebelum diekspor.
- Penyediaan insentif fiskal bagi petani yang menahan hasil panen hingga harga stabil.
- Peningkatan monitoring pasar secara real‑time melalui platform digital yang dikelola SPKS.
Selain itu, SPKS berkomitmen untuk melakukan dialog intensif dengan asosiasi petani sawit, guna menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Diharapkan, dengan langkah‑langkah tersebut, fluktuasi harga dapat dikendalikan dan kepastian pasar bagi petani dapat terjaga.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan satu pintu memiliki potensi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, asalkan diiringi dengan kebijakan penyangga yang melindungi produsen kecil. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, industri, dan petani.
