Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa pengelolaan subsidi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan peningkatan kualitas pada periode terakhir. Audit yang dilakukan mencakup 20 BUMN yang menerima subsidi pemerintah, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana.
Beberapa temuan utama menunjukkan perbaikan signifikan, antara lain:
- Peningkatan kepatuhan terhadap prosedur pengajuan dan pencairan subsidi sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penerapan sistem pelaporan digital yang mengurangi waktu verifikasi hingga 30%.
- Penurunan jumlah temuan material dari 12 menjadi 4 kasus.
Berikut ini ringkasan perbandingan indikator kunci antara tahun 2022 dan 2023:
| Indikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kepatuhan prosedur (%) | 78 | 93 |
| Waktu verifikasi (hari) | 10 | 7 |
| Temuan material (kasus) | 12 | 4 |
| Rasio efisiensi penggunaan subsidi (%) | 68 | 82 |
Meski terdapat perbaikan, BPK tetap menekankan perlunya penguatan kontrol internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di masing‑masing BUMN. Rekomendasi utama meliputi pengembangan standar operasional prosedur yang lebih ketat, peningkatan pelatihan audit internal, serta pemantauan berkelanjutan melalui dashboard kinerja.
Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan pengelolaan subsidi BUMN dapat terus menjadi lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
