Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | JAKARTA, 11 Mei 2026 – Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menegaskan pada konferensi pers di Jakarta bahwa keterjangkauan menjadi pilar utama dalam upaya memperluas jaringan konektivitas digital di seluruh nusantara. Menurutnya, tanpa harga yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, upaya penyediaan infrastruktur digital tidak akan menghasilkan manfaat yang merata.
Meutya menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan rangkaian kebijakan dan program pendanaan untuk menurunkan biaya layanan internet, khususnya di wilayah terpencil dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Program tersebut meliputi subsidi tarif bagi penyedia layanan, insentif bagi operator yang menambah jaringan di daerah kurang menguntungkan, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan yang bersahabat bagi usaha kecil menengah (UKM) yang ingin bertransformasi digital.
- Subsidi tarif layanan: Pemerintah akan memberikan potongan tarif bagi konsumen dengan pendapatan rendah, memastikan mereka dapat mengakses internet dengan harga terjangkau.
- Insentif infrastruktur: Operator telekomunikasi yang membangun jaringan di daerah terisolasi akan menerima dukungan fiskal, termasuk pengurangan pajak dan kemudahan perizinan.
- Pembiayaan digital untuk UKM: Skema kredit lunak akan diberikan untuk membantu usaha kecil mengadopsi solusi digital, seperti e-commerce, layanan cloud, dan sistem pembayaran elektronik.
Selain kebijakan fiskal, Menkomdigi menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan. “Keterjangkauan tidak hanya soal harga, tetapi juga kualitas. Konsumen harus mendapatkan kecepatan yang memadai dan layanan yang handal,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa kualitas jaringan yang buruk dapat menghambat produktivitas serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.
Dalam rangka mempercepat realisasi target konektivitas nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana meluncurkan portal data terbuka yang menampilkan peta jaringan, tarif, dan indikator kualitas layanan secara transparan. Portal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator, penyedia layanan, dan konsumen dalam memantau perkembangan infrastruktur digital.
Meutya Hafid juga menyoroti peran penting sektor swasta dan lembaga non‑pemerintah dalam memperluas jangkauan internet. Ia mengajak perusahaan teknologi, operator seluler, dan organisasi masyarakat untuk berkolaborasi dalam program pelatihan digital, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan konektivitas secara optimal.
Dengan menempatkan keterjangkauan sebagai pilar utama, pemerintah berharap dapat menutup kesenjangan digital, memperkuat ekonomi digital, dan mendukung inklusi sosial di seluruh Indonesia.
