Setapak Langkah – 09 Mei 2026 | Bupati Pati, Sudewo, menyatakan keprihatinannya setelah menerima kabar tentang kasus predator seksual yang melibatkan seorang kiai dari pondok pesantren (ponpes) yang dikenal dengan sebutan “Garap”. Menurut laporan, kiai tersebut diduga melakukan tindakan seksual terhadap puluhan santriwati, dengan jumlah korban yang diperkirakan mencapai lima puluh orang.
Kasus ini telah menggerakkan aparat penegak hukum. Kiai tersebut telah ditangkap dan saat ini sedang menjalani masa tahanan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat bulan. Penahanan di fasilitas KPK menandakan bahwa penyelidikan terkait dugaan kejahatan seksual ini dianggap memiliki implikasi yang luas, termasuk potensi keterkaitan dengan praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan.
Polisi menilai penanganan kasus ini sudah tepat dan memberikan apresiasi atas tindakan cepat yang diambil. Sementara itu, Kementerian Agama Jawa Tengah juga menyatakan dukungannya terhadap proses hukum serta menekankan pentingnya perlindungan terhadap santriwati di lingkungan pesantren.
Berikut rangkaian perkembangan kasus hingga kini:
- Deskripsi singkat kasus: Kiai Ponpes “Garap” diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 50 santriwati.
- Penangkapan: Kiai tersebut ditangkap oleh kepolisian dan diserahkan ke KPK.
- Penahanan: Saat ini berada di Rutan KPK selama empat bulan.
- Reaksi Bupati: Sudewo menyampaikan keprihatinan dan menyerukan penyelidikan menyeluruh.
- Apresiasi lembaga: Polisi dan Kemenag Jawa Tengah memberi penilaian positif terhadap penanganan kasus.
Bupati Sudewo menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau proses hukum dan memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, demi menghindari kepanikan dan fitnah.
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh lembaga pendidikan agama untuk meningkatkan pengawasan dan melaksanakan program perlindungan anak secara lebih intensif. Harapan semua pihak adalah agar proses peradilan dapat berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi para santriwati yang menjadi korban.
