Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah baru-baru ini melakukan verifikasi identitas terhadap tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat dalam penipuan layanan haji ilegal. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya bersama antara KJRI, kepolisian Saudi, dan otoritas keagamaan setempat untuk menertibkan praktik penyediaan paket haji di luar jalur resmi.
Ketiga tersangka, yang diketahui bernama Ahmad, Siti, dan Budi, ditangkap setelah pihak berwenang menerima laporan mengenai tawaran paket haji murah yang tidak terdaftar pada Kementerian Agama Saudi. Penipuan semacam ini seringkali menjanjikan biaya lebih rendah serta proses pendaftaran yang dipercepat, padahal tidak ada jaminan keberangkatan atau legalitas perjalanan.
Proses verifikasi identitas meliputi pemeriksaan dokumen resmi seperti paspor, kartu identitas penduduk (KTP), serta bukti pembayaran yang dicurigai. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga WNI tersebut memang terlibat dalam jaringan penawaran paket haji tidak resmi, meskipun belum ada bukti bahwa mereka secara langsung menerima pembayaran dari calon jemaah.
Langkah-langkah yang diambil KJRI Jeddah
- Melakukan penyelidikan bersama kepolisian Saudi.
- Mengamankan dokumen identitas dan data keuangan tersangka.
- Mengkoordinasikan proses penyerahan kasus ke kedutaan RI di Riyadh.
- Memberikan edukasi kepada komunitas Indonesia di Arab Saudi mengenai bahaya layanan haji ilegal.
Pihak KJRI menekankan pentingnya bagi WNI yang berencana menunaikan ibadah haji untuk mendaftar melalui jalur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan Kementerian Agama Arab Saudi. Menggunakan agen tidak resmi tidak hanya berisiko kehilangan uang, tetapi juga dapat mengakibatkan penolakan visa haji atau bahkan sanksi hukum.
Sebagai langkah pencegahan, KJRI mengimbau warga Indonesia untuk selalu memverifikasi keabsahan agen haji melalui situs resmi Kementerian Agama atau melalui hotline yang disediakan. Jika menemukan tawaran yang mencurigakan, segera laporkan ke KJRI atau kepolisian setempat.
