Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 (Permenaker 7/2026) yang bertujuan memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya atau outsourcing. Regulasi ini menjadi lanjutan dari upaya sebelumnya untuk menyeimbangkan hak pekerja dengan fleksibilitas perusahaan.
Beberapa poin utama yang diatur dalam Permenaker 7/2026 antara lain:
- Penetapan standar kontrak kerja alih daya yang wajib memuat hak‑hak dasar pekerja, termasuk upah minimum, jam kerja, dan jaminan sosial.
- Kewajiban perusahaan pengguna (user company) untuk menanggung biaya jaminan sosial dan asuransi kesehatan pekerja outsourcing.
- Pembatasan durasi penugasan alih daya tidak lebih dari tiga tahun, kecuali terdapat perjanjian bersama yang disetujui serikat pekerja.
- Pembentukan mekanisme inspeksi dan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan.
- Pemberian hak untuk berorganisasi dan berunding secara kolektif kepada pekerja alih daya.
Regulasi ini juga menegaskan bahwa perusahaan outsourcing wajib memiliki izin operasional yang sah dan melaporkan data tenaga kerja secara berkala kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk monitoring kepatuhan dan penegakan hukum.
Reaksi dari dunia usaha dan serikat pekerja beragam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan dukungan atas upaya menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, namun meminta penyesuaian terkait beban biaya tambahan. Sementara serikat pekerja menilai regulasi ini sebagai langkah positif yang dapat mengurangi praktik takadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja alih daya.
Dengan diterapkannya Permenaker 7/2026, diharapkan angka sengketa hubungan industrial yang melibatkan pekerja outsourcing dapat berkurang, sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan melalui tenaga kerja yang lebih terjamin hak‑haknya. Pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika pasar tenaga kerja.
