Setapak Langkah – 25 April 2026 | Jakarta – Delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, mengkritik keputusan Israel yang memberikan persetujuan bagi lebih dari tiga puluh pemukiman baru di wilayah yang dipersengketakan. Pernyataan bersama itu dikeluarkan setelah laporan internasional mengungkap bahwa pemukim Israel melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum humaniter.
Negara‑negara yang bergabung dalam kecaman tersebut meliputi Indonesia, Malaysia, Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Yaman. Mereka menilai langkah Israel sebagai pelanggaran serius terhadap Resolusi PBB dan menegaskan dukungan mereka terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Daftar Negara yang Mengeluarkan Pernyataan Kecaman
- Indonesia
- Malaysia
- Turki
- Arab Saudi
- Qatar
- Uni Emirat Arab
- Maroko
- Yaman
Dalam pernyataan bersama, masing‑masing pemerintah menekankan pentingnya penyelesaian damai yang berbasis pada hukum internasional. Mereka juga menuntut agar komunitas internasional meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman yang dianggap ilegal.
Reaksi ini muncul bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, di mana sejumlah insiden kekerasan telah terjadi antara pemukim dan warga Palestina. Pihak berwenang Israel berargumen bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya keamanan dan pembangunan infrastruktur, namun kritik internasional menyebutnya sebagai upaya memperluas kontrol atas tanah yang dipersengketakan.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip‑prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Palestina‑Israel melalui jalur diplomasi multilateral.
Para pengamat menilai bahwa sikap kolektif delapan negara Muslim ini dapat memperkuat posisi tawar Palestina dalam negosiasi internasional, sekaligus menambah tekanan pada Israel untuk meninjau kebijakan pemukimannya. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa tanpa tindakan konkret dari badan‑badan internasional, pernyataan verbal saja mungkin tidak cukup untuk mengubah dinamika lapangan.
