Setapak Langkah – 21 April 2026 | Tim Satuan Tugas Penanganan Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Tertib (Satgas PPKPT) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJ) baru-baru ini mengumumkan hasil penyelidikan terkait tuduhan kekerasan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa. Setelah melalui proses verifikasi data, wawancara saksi, dan pemeriksaan bukti, Satgas menyimpulkan bahwa pelaku terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.
Berita ini menambah panjang daftar kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang semakin mendapat sorotan publik. Pihak universitas, melalui Satgas, menegaskan komitmen untuk menegakkan prinsip keamanan dan keadilan bagi seluruh civitas akademika.
Temuan Utama Satgas
- Pelaku adalah mahasiswa aktif program studi teknik sipil pada semester akhir.
- Kekerasan seksual terjadi pada bulan Februari 2024 di asrama mahasiswa.
- Bukti fisik dan kesaksian tiga saksi corroborate laporan korban.
- Investigasi mengidentifikasi pola perilaku intimidasi sebelum kejadian.
Rekomendasi Sanksi
Setelah menimbang bukti dan prosedur internal, Satgas PPKPT merekomendasikan pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian tetap terhadap mahasiswa bersangkutan. Rekomendasi ini mencakup:
- Pencabutan hak belajar dan akses ke fasilitas kampus.
- Penghentian semua beasiswa dan bantuan keuangan yang diterima.
- Pencatatan resmi dalam arsip disiplin universitas untuk keperluan referensi di masa depan.
Keputusan akhir akan diproses oleh Rektor UPNVJ melalui Dewan Disiplin Akademik, yang diharapkan akan mengesahkan sanksi dalam waktu dua minggu ke depan.
Respons Komunitas Kampus
Berbagai elemen mahasiswa, dosen, dan organisasi kemahasiswaan menyatakan dukungan terhadap langkah tegas tersebut. Mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan menuntut transparansi proses penyelidikan.
Selain itu, pihak universitas berjanji akan meningkatkan program edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual, termasuk workshop, kampanye kesadaran, serta peninjauan kembali kebijakan prosedur pelaporan.
Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa mekanisme penanganan internal kampus dapat berfungsi efektif bila didukung oleh komitmen semua pihak untuk menegakkan etika dan keamanan.
