Setapak Langkah – 18 April 2026 | JAKARTA – Pada tanggal 17 April 2026, kepolisian Polda Metro Jaya mencatat sebuah laporan dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT yang menuduh Feri Amsari melanggar Pasal 264 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP). Laporan tersebut terkait pernyataan publik yang dibuat Feri Amsari tentang kebijakan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
Feri Amsari, seorang tokoh publik yang dikenal aktif mengkritisi kebijakan ekonomi dan pertanian, menyatakan bahwa pemerintah “berbohong soal swasembada pangan”. Menurutnya, data resmi yang dipublikasikan tidak mencerminkan realitas lapangan, sehingga menimbulkan kesan optimisme palsu kepada masyarakat.
Berikut beberapa poin penting dari pernyataan dan konsekuensi hukumnya:
- Feri menyoroti selisih antara target produksi beras nasional dengan realisasi aktual pada tahun 2025.
- Ia mengklaim bahwa pemerintah menyembunyikan data defisit impor beras yang sebenarnya.
- Menurut Pasal 264 KUHP, pernyataan yang menjelekkan nama baik pemerintah dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.
- Polisi menindaklanjuti laporan tersebut dengan memprosesnya sebagai kasus dugaan pencemaran.
- Laporan resmi mencatat bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan akhir.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur, termasuk memberikan kesempatan kepada Feri Amsari untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, pemerintah menolak tuduhan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan melalui program-program strategis, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, subsidi pupuk, dan investasi infrastruktur irigasi.
Reaksi publik terbagi. Sebagian menganggap pernyataan Feri sebagai bentuk kontrol sosial yang penting, sementara yang lain menilai tuduhan tersebut dapat memicu ketegangan politik dan mengalihkan fokus dari upaya nyata meningkatkan produksi pangan.
Kasus ini menambah daftar kontroversi yang melibatkan figur publik dan kebijakan pemerintah, serta mengingatkan pada pentingnya verifikasi data sebelum menyuarakan kritik yang dapat berujung pada tindakan hukum.
