Setapak Langkah – 08 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendapat tekanan kuat dari masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Merah Putih untuk menindaklanjuti secara cepat dan objektif dugaan praktik jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Pengaduan ini muncul setelah sejumlah warga melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses rekrutmen dan pengangkatan pejabat daerah. Menurut sumber yang dekat dengan kasus, sejumlah calon pejabat diduga memberikan uang atau fasilitas lain kepada pihak berwenang sebagai imbalan atas penempatan jabatan.
LBH Laskar Merah Putih menegaskan dukungannya terhadap laporan masyarakat dan menyerukan KPK untuk melakukan langkah-langkah berikut:
- Melakukan penyelidikan awal dengan mengumpulkan bukti dokumenter dan kesaksian saksi.
- Mengamankan barang bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang terlibat.
- Menjamin proses penyelidikan berjalan secara transparan dan bebas intervensi.
- Memberikan rekomendasi sanksi administratif maupun pidana bila terbukti ada pelanggaran.
Para pengamat menilai bahwa penanganan cepat dan tegas terhadap kasus ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah serta menegakkan prinsip meritokrasi dalam pelayanan publik.
Jika KPK berhasil mengungkap jaringan korupsi ini, diharapkan akan menjadi peringatan bagi daerah lain agar tidak melakukan praktik serupa. Sebaliknya, kelalaian dalam menindaklanjuti dapat memperparah persepsi negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal.
