histats

Legislasi

Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Bukan Perebutan…

Setapak Langkah – 01 Juni 2026 | Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) tidak dimaksudkan sebagai ajang perebutan...

Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Perkuat Perlindungan,…

Setapak Langkah – 01 Juni 2026 | Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) difokuskan pada penguatan mekanisme perlindungan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia,...

Senat Filipina Beri Waktu Sara Duterte Menjawab Pasal Pemakzulan

Setapak Langkah – 01 Juni 2026 | Senat Filipina memutuskan memperpanjang batas waktu bagi Wakil Presiden Sara Duterte untuk memberikan jawaban resmi terkait pasal pemakzulan yang diajukan oleh sejumlah anggota DPR Filipina. Keputusan ini...

Komisi VI DPR Dukung Pembentukan BUMN Pengelola Ekspor SDA

Setapak Langkah – 31 Mei 2026 | Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang akan mengelola ekspor sumber daya...

KemenHAM Tegaskan Revisi UU HAM untuk Memperkuat Komnas HAM

Setapak Langkah – 29 Mei 2026 | Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bertujuan memperkuat peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia...

Eks Pimpinan KPK Usul Hapus Pasal 2 dan 3…

Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amien Sunaryadi, kembali mengajukan rekomendasi perubahan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam pernyataannya, Amien menilai bahwa Pasal 2 dan...

Uji Materiil KUHP Terkait Penetapan Kerugian Negara oleh BPK…

Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materiil terhadap Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat Pasal...

Komnas HAM Desak Revisi UU HAM untuk Memperkuat Fungsi…

Setapak Langkah – 26 Mei 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali menekankan pentingnya revisi Undang‑Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Menurut pernyataan resmi mereka, revisi...

KPK Harap Suap Sektor Swasta Masuk dalam Bahasan UU…

Setapak Langkah – 22 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya memasukkan pembahasan mengenai suap di sektor swasta ke dalam rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang sedang dibahas oleh Dewan...

Respons PDIP atas Sebutan Presiden Prabowo di Sidang Paripurna…

Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai tersebut segera memberikan klarifikasi. Ketua Fraksi PDIP...

Fraksi Golkar MPR Soroti Peran UU Obligasi Daerah dalam…

Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | Fraksi Partai Golkar (FPG) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama sejumlah pemangku kepentingan menyerukan percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah. Menurut mereka, regulasi ini dapat memperkuat...

Komisi XI DPR Anggap Penyampaian KEM-PPKF oleh Presiden Menjadi…

Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mukhamad Misbakhun, menilai bahwa kebiasaan Presiden menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok (KEM-PPKF) kepada publik telah berubah menjadi tradisi...