Setapak Langkah – 10 April 2026 | Krisis bahan baku plastik kembali mengemuka seiring kenaikan harga minyak mentah dan kelangkaan nafta, komponen utama dalam produksi polietilena dan polipropilena. Kenaikan biaya produksi mengancam profitabilitas pabrik plastik nasional dan meningkatkan harga produk akhir bagi konsumen.
Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil, Kementerian Perindustrian bersama Badan Litbang Industri menginisiasi program substitusi bahan baku dengan memanfaatkan sumber biomassa lokal, khususnya rumput laut dan singkong. Kedua komoditas dipilih karena ketersediaannya yang melimpah, kandungan karbohidrat tinggi, serta potensi konversi menjadi monomer plastik berbasis bio.
Rumput laut, terutama jenis Gracilaria dan Eucheuma, dapat diolah menjadi gula sederhana yang selanjutnya difermentasi menjadi asam asetat atau etanol. Proses ini menghasilkan bahan baku kimia seperti asam asetat yang dapat dipakai untuk memproduksi bioplastik jenis polilaktat (PLA). Pemerintah telah mendanai tiga pilot plant di Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau untuk menguji skala industri.
Singkong, tanaman umbi yang tersebar di hampir seluruh provinsi, mengandung pati sebesar 20‑25% dari berat keringnya. Pati tersebut dapat diubah menjadi glukosa, lalu diproses menjadi bio‑etanol atau butadiena, bahan prekursor penting dalam produksi plastik sintetis. Program subsidi pupuk dan bibit singkong ditujukan untuk meningkatkan produksi hingga 5 juta ton per tahun pada 2026.
Manfaat dari strategi ini meliputi:
- Pengurangan emisi CO₂ karena proses bio‑fermentasi menghasilkan jejak karbon lebih rendah dibandingkan pemrosesan nafta.
- Peningkatan pendapatan petani melalui pasar baru bagi hasil biomassa.
- Diversifikasi rantai pasok industri plastik, mengurangi risiko gejolak harga minyak dunia.
Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain kebutuhan investasi besar untuk fasilitas konversi, pengembangan teknologi konversi yang efisien, serta kompetisi harga dengan bahan baku fosil yang masih lebih murah dalam jangka pendek. Pemerintah merencanakan skema insentif pajak, pembiayaan lunak, dan kolaborasi dengan universitas serta lembaga riset internasional untuk mempercepat transfer teknologi.
Rangka kebijakan yang disusun mencakup:
- Penyediaan dana riset sebesar Rp2 triliun selama tiga tahun ke depan.
- Pemberian tarif listrik khusus untuk pabrik bio‑plastik.
- Pengembangan standar kualitas bio‑plastik yang diakui secara internasional.
- Penguatan jaringan logistik untuk distribusi biomassa dari daerah produksi ke zona industri.
Jika implementasi berjalan sesuai rencana, diproyeksikan pada tahun 2027 sekitar 15% produksi plastik nasional dapat dipenuhi oleh bahan baku bio yang bersumber dari rumput laut dan singkong. Upaya ini tidak hanya menjawab krisis bahan baku, tetapi juga mendukung agenda ekonomi hijau Indonesia.
