Setapak Langkah – 06 April 2026 | Pemerintah Indonesia melalui skema Dana Transfer Negara (DTN) kini menanggung pembayaran cicilan kredit yang diberikan kepada Koperasi Merah Putih oleh Agrinas. Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/2026 tentang prosedur penagihan dan pelunasan kredit yang dibayar oleh negara.
Berikut adalah mekanisme lengkap yang harus dilalui oleh bank untuk menagih pembayaran kepada pemerintah serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi.
Langkah‑langkah penagihan
- Bank menyusun dokumen permohonan penagihan, termasuk fotokopi perjanjian kredit, jadwal amortisasi, dan bukti penggunaan dana.
- Dokumen dikirim ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) melalui sistem e‑procurement yang telah disediakan.
- DJPB memverifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan ketentuan PMK 15/2026.
- Jika dokumen lengkap, DJPB mengeluarkan Surat Penetapan Pembayaran (SPP) yang memuat jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh negara.
- Bank menerima SPP dan mencatatnya dalam sistem internal, kemudian menyiapkan laporan pembayaran kepada nasabah koperasi.
Syarat utama
- Kredit harus bersifat produktif dan ditujukan untuk kegiatan usaha koperasi.
- Penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah.
- Koperasi harus berada dalam status aktif dan tidak sedang dalam proses likuidasi.
- Bank harus menjadi lembaga keuangan yang terdaftar dan memiliki izin operasi di Indonesia.
Jadwal dan tenggat waktu
| Tahap | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|
| Pengajuan dokumen oleh bank | maksimum 5 hari kerja setelah jatuh tempo cicilan |
| Verifikasi DJPB | 3–7 hari kerja |
| Penerbitan SPP | 1 hari kerja setelah verifikasi |
| Pembayaran oleh negara | maksimum 10 hari kerja setelah SPP diterbitkan |
Apabila bank tidak mengirimkan dokumen tepat waktu, atau terdapat ketidaksesuaian data, pembayaran dapat ditunda hingga perbaikan selesai. Hal ini berpotensi menambah beban biaya administrasi bagi bank dan menunda aliran dana ke koperasi.
Skema ini diharapkan dapat mempercepat likuiditas koperasi, mendukung kegiatan usahanya, dan mengurangi beban pembayaran langsung oleh anggota koperasi. Dengan prosedur yang jelas, baik bank maupun pemerintah dapat mengelola dana dengan transparan dan akuntabel.
