Setapak Langkah – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (BPKP) baru-baru ini merilis laporan yang menegaskan kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun akibat pengadaan Chromebook yang melibatkan praktik korupsi. Laporan tersebut menegaskan bahwa angka kerugian bukan sekadar perkiraan, melainkan nilai yang telah terverifikasi secara akurat.
Kasus ini melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, yang pada masa jabatannya menjadi sorotan karena diduga terkait dalam proses pengadaan perangkat tersebut. Meskipun Nadiem telah mengundurkan diri dari jabatan, penyelidikan tetap berlanjut untuk mengungkap mekanisme penyimpangan yang terjadi.
Berikut poin-poin penting yang diuraikan dalam laporan BPKP:
- Kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun, mencakup selisih harga beli, biaya administrasi, dan potensi kerugian jangka panjang.
- Pengadaan Chromebook dilakukan tanpa prosedur lelang yang transparan, memungkinkan terjadinya overbudget dan pemilihan vendor yang tidak kompetitif.
- Beberapa pejabat tinggi dan anggota tim pengadaan diduga menerima suap atau gratifikasi dalam proses seleksi.
- Pengawasan internal kementerian dinyatakan lemah, sehingga tidak mampu mendeteksi anomali sejak awal.
Akibat temuan ini, Kementerian Keuangan bersama lembaga pengawas lainnya berjanji akan memperketat mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta menindak tegas semua pihak yang terlibat. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah pemulihan dana, termasuk upaya penagihan kembali kepada pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan tidak sah.
Kasus Chromebook menjadi contoh nyata bagaimana penyalahgunaan anggaran publik dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol internal demi mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.
