Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa legalisasi sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, sekitar 25.000 sumur yang selama ini beroperasi secara informal akan segera diproses legalitasnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi para pemilik.
Sumur minyak rakyat merupakan sumber penghasilan penting bagi masyarakat di wilayah pesisir Sumsel, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Musi Rawas. Namun, tanpa legalitas, pendapatan dari minyak tersebut tidak tercatat secara resmi, sehingga mengurangi potensi pajak dan royalti yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Bahlil menguraikan beberapa langkah konkret yang akan ditempuh:
- Pengumpulan data lengkap mengenai lokasi, kapasitas produksi, dan status kepemilikan setiap sumur.
- Penyusunan regulasi khusus yang menyederhanakan proses perizinan bagi pemilik sumur rakyat.
- Penyuluhan intensif kepada pemilik sumur tentang prosedur legalisasi dan manfaatnya.
- Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat verifikasi lapangan.
- Pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan.
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah hingga beberapa ratus miliar rupiah per tahun. Selain itu, legalisasi sumur minyak rakyat juga diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal, meningkatkan keselamatan kerja, dan memperbaiki citra industri migas di tingkat regional.
Dalam jangka menengah, Bahlil menargetkan agar sumur-sumur yang telah dilegalisir dapat berkontribusi pada program energi terbarukan daerah, termasuk pemanfaatan limbah minyak untuk produksi biofuel. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proses legalisasi dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Dengan langkah ini, pemerintah tidak hanya menegaskan komitmen terhadap kepastian hukum, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat basis fiskal daerah melalui sektor energi yang selama ini belum optimal.
