Setapak Langkah – 02 Agustus 2026 | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif pajak pada tahun fiskal 2026. Keputusan ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi pasca‑pandemi.
Fokus utama Kementerian Keuangan kini beralih pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penindakan tegas terhadap kebocoran pajak. Menkeu menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat mekanisme pengawasan, memperluas basis data wajib pajak, dan meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam proses pemeriksaan.
- Penggunaan sistem e‑filling dan e‑faktur secara wajib bagi semua wajib pajak.
- Peningkatan audit berbasis risiko untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berpotensi menunggak.
- Penerapan sanksi administratif yang lebih berat bagi pelanggar wajib pajak.
- Program edukasi dan sosialisasi intensif mengenai hak dan kewajiban pajak.
Selain itu, Menkeu mengingatkan bahwa penunggakan pajak tetap menjadi tantangan signifikan. Pemerintah berkomitmen untuk menagih tunggakan secara agresif, termasuk melalui prosedur penagihan hukum bila diperlukan. Targetnya adalah menurunkan rasio penunggakan pajak menjadi di bawah 5% pada akhir 2026.
Para analis memandang bahwa kebijakan tidak menaikkan tarif pajak dapat menstimulasi konsumsi domestik, namun efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada keberhasilan upaya penagihan tunggakan. Jika pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan melalui kepatuhan, defisit anggaran dapat ditekan tanpa harus menambah beban pajak.
Dengan strategi yang menekankan pada kepatuhan dan penindakan, Kementerian Keuangan berharap dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.
