Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) pada hari Rabu meminta pemerintah untuk melakukan kajian menyeluruh terkait rencana Konsorsium Pengelola Desa (Kopdes) Merah Putih mengelola sebuah pabrik minyak kelapa sawit (CPO). Gapki menilai bahwa keputusan tersebut perlu didasari analisis komprehensif agar tidak menimbulkan risiko ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Rencana Kopdes Merah Putih, yang terdiri dari sejumlah desa di wilayah tertentu, bertujuan mengoptimalkan produksi CPO dengan mengelola pabrik yang selama ini dikelola oleh perusahaan swasta. Jika berhasil, model ini dapat menjadi contoh pengelolaan aset daerah secara kolektif.
Namun Gapki mengkhawatirkan beberapa hal, antara lain:
- Kesiapan teknis dan manajerial desa dalam mengoperasikan pabrik berkapasitas besar.
- Transparansi dalam pembagian keuntungan dan mekanisme kontrol keuangan.
- Dampak terhadap pasokan dan harga CPO nasional.
- Potensi pelanggaran standar lingkungan dan sertifikasi.
Pernyataan Gapki menekankan bahwa kajian harus melibatkan pihak independen, termasuk akademisi, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil, agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian diperkirakan akan menyiapkan studi kelayakan yang mencakup aspek ekonomi makro, analisis risiko, serta rencana pendampingan teknis bagi desa yang terlibat. Gapki berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar keputusan kebijakan yang matang.
Jika rencana Kopdes Merah Putih mendapat persetujuan, hal ini dapat membuka peluang baru bagi desa‑desa di Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam rantai nilai kelapa sawit, sekaligus menambah pendapatan daerah. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, risiko kegagalan operasional dan kerugian finansial dapat meningkat.
Gapki menutup dengan menyerukan agar proses kajian tidak terburu‑buruan dan mengimbau semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan secara konstruktif.
