Setapak Langkah – 22 Juli 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan mengejutkan bahwa satu sekolah di wilayah Jawa Barat menerima layanan dari dua dapur SPPG (Satuan Pangan Pengolah Gizi) sekaligus. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efisiensi penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dialokasikan untuk mendukung gizi anak di sekolah.
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah yang menyalurkan makanan bergizi bagi siswa melalui dapur SPPG yang terdaftar di setiap satuan pendidikan. Setiap dapur diberikan dana operasional berdasarkan jumlah siswa penerima manfaat, sehingga adanya dua dapur pada satu sekolah berpotensi menimbulkan duplikasi alokasi dana.
Data terbaru yang dirilis BGN menunjukkan bahwa dari total 4.560 sekolah yang terdaftar dalam program MBG, hanya satu yang tercatat memiliki dua dapur SPPG. Berikut rangkuman data utama:
| Sekolah | Jumlah Dapur SPPG | Anggaran MBG (Rp) |
|---|---|---|
| SDN 01 Cikajang | 2 | 150.000.000 |
Jika dibandingkan dengan rata-rata alokasi anggaran per sekolah yang memiliki satu dapur, yakni sekitar Rp 80 juta, maka keberadaan dua dapur pada SDN 01 Cikajang mengindikasikan potensi pemborosan hampir dua kali lipat.
Implikasi temuan ini bersifat multidimensi. Dari sisi keuangan, alokasi ganda dapat mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk sekolah lain yang belum memiliki dapur. Dari sisi operasional, keberadaan dua dapur dalam satu gedung dapat menimbulkan tumpang tindih kegiatan, kurangnya koordinasi, bahkan risiko kualitas makanan yang tidak terjaga.
Menanggapi temuan tersebut, BGN menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap semua unit SPPG dan meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Dinas Pendidikan Provinsi untuk meninjau prosedur verifikasi lokasi dapur. Pihak sekolah yang bersangkutan diminta memberikan klarifikasi tertulis mengenai alasan keberadaan dua dapur serta mekanisme pembagian tugas di antara keduanya.
Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa. BGN juga mengusulkan penerapan sistem monitoring berbasis digital yang dapat memantau real‑time penggunaan dana MBG, sehingga setiap anomali dapat terdeteksi sejak dini.
Dengan transparansi yang lebih baik, diharapkan dana publik yang dialokasikan untuk gizi sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal, menjamin tercapainya target gizi nasional tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.
