Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi agar PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) berperan sebagai lembaga pengawas dan pemantau transaksi ekspor sumber daya alam (SDA), bukan sebagai eksportir tunggal. Rekomendasi ini bertujuan memperkuat tata kelola ekspor SDA serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok.
PT DSI, yang didirikan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi SDA nasional, sebelumnya sempat dipertimbangkan menjadi satu-satunya pelaku ekspor. Namun, setelah kajian menyeluruh, pihak regulator menilai bahwa konsentrasi fungsi sebagai eksportir tunggal dapat menimbulkan risiko monopoli, kurangnya kontrol kualitas, serta potensi kehilangan pendapatan negara.
Sebagai pengawas, PT DSI akan melaksanakan beberapa tugas utama, antara lain:
- Memantau volume dan nilai ekspor SDA secara real‑time.
- Memastikan kepatuhan eksportir terhadap peraturan perundang‑undangan, termasuk izin ekspor dan standar lingkungan.
- Melakukan verifikasi data dokumen ekspor dengan Badan Keamanan Laut dan Bea Cukai.
- Menyusun laporan periodik yang dapat diakses oleh kementerian terkait dan publik.
- Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi kebocoran pendapatan negara.
Langkah ini diharapkan dapat menekan praktik ekspor ilegal, mengurangi kerugian negara, serta menstimulasi industri dalam negeri untuk mengolah SDA menjadi produk bernilai tinggi sebelum diekspor. Dengan adanya pengawasan terpusat, pemerintah juga dapat lebih mudah menyesuaikan tarif, kuota, atau pembatasan ekspor sesuai kebutuhan ekonomi nasional.
Berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi produsen, LSM lingkungan, dan akademisi, menyambut baik penunjukan PT DSI sebagai pengawas. Mereka menilai bahwa model pengawasan terintegrasi dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Ke depan, PT DSI akan menyusun mekanisme operasional, termasuk sistem informasi berbasis digital untuk pelaporan dan audit. Koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta lembaga penegak hukum menjadi prioritas utama agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif.
Dengan peran baru ini, diharapkan ekspor SDA Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian negara, sekaligus melindungi kepentingan jangka panjang lingkungan dan masyarakat.
