Setapak Langkah – 26 Mei 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali menegaskan pentingnya pemenuhan hak ekonomi bagi seluruh warga Indonesia sebagai upaya mencegah praktik Tenaga Kerja Paksa dan Perbudakan Modern (TPPO). Dalam pernyataan terbarunya, Komnas HAM menyoroti bahwa ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dapat membuka peluang bagi eksploitasi tenaga kerja yang melanggar hak asasi manusia.
Komnas HAM mengajukan serangkaian rekomendasi kepada pemerintah, antara lain:
- Meningkatkan upah minimum regional yang layak dan terjangkau, serta menyesuaikannya secara berkala dengan inflasi dan biaya hidup.
- Menguatkan regulasi perlindungan kontrak kerja, termasuk penegakan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar.
- Memperluas akses kredit mikro dan program pelatihan vokasi bagi pekerja informal dan migran.
- Mengoptimalkan koordinasi antara kementerian tenaga kerja, kementerian keuangan, dan lembaga terkait dalam memonitor dan mengidentifikasi kasus TPPO.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga internasional untuk adopsi standar internasional dalam pencegahan kerja paksa.
Komnas HAM juga menekankan perlunya peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukatif yang menjelaskan hak ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Edukasi ini diharapkan dapat memberdayakan pekerja untuk menuntut hak-hak mereka dan melaporkan praktik-praktik eksploitatif.
Selanjutnya, komisi meminta evaluasi rutin atas kebijakan yang telah diterapkan, dengan melibatkan lembaga independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengurangi risiko TPPO dan menciptakan lingkungan kerja yang adil serta berkelanjutan.
