Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Pada sidang khusus Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus) Desain Industri DPR, para anggota membahas rancangan undang-undang yang bertujuan memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi pelaku industri kreatif di Indonesia. Wakil Ketua Pansus menegaskan pentingnya regulasi yang lebih adaptif untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi desain.
Diskusi menyoroti beberapa poin kunci, antara lain:
- Penetapan standar internasional yang selaras dengan perjanjian TRIPS dan WIPO, sehingga hak desain dapat dilindungi secara lebih luas.
- Peningkatan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar hak desain, termasuk denda yang proporsional dengan nilai ekonomi pelanggaran.
- Fasilitas pendaftaran desain secara elektronik untuk mempercepat proses verifikasi dan mengurangi beban administratif.
- Pembentukan lembaga koordinasi lintas sektor antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Penyuluhan dan edukasi bagi UMKM serta pelaku industri kreatif tentang pentingnya melindungi desain produk mereka.
Para legislator sepakat bahwa penguatan HKI tidak hanya melindungi inovator, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Diharapkan RUU Desain Industri dapat segera disahkan dan diimplementasikan, memberikan kepastian hukum bagi para desainer, produsen, dan investor.
Selanjutnya, Pansus akan melakukan pendalaman melalui konsultasi publik dengan stakeholder, termasuk asosiasi desain, perguruan tinggi, dan lembaga riset, guna memastikan regulasi yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
