Setapak Langkah – 06 Mei 2026 | Sekretaris Jenderal Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Paul Butarbutar, menekankan bahwa kepastian regulasi menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan energi serta menarik minat investasi jangka panjang.
Transisi energi nasional menuntut pergeseran signifikan dari sumber energi fosil ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. Tanpa landasan regulasi yang jelas, pelaku industri cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor yang lebih stabil.
Berikut beberapa poin penting yang disorot oleh METI:
- Kejelasan kebijakan tarif listrik: Penetapan tarif jual listrik (feed‑in tariff) yang konsisten membantu produsen energi terbarukan memperkirakan pendapatan.
- Proses perizinan yang terstandarisasi: Penyederhanaan prosedur izin pembangunan pembangkit mengurangi waktu dan biaya proyek.
- Insentif fiskal: Kredit pajak, pembebasan bea masuk untuk peralatan, dan subsidi investasi menjadi daya tarik tambahan.
- Jaminan pembelian energi: Perjanjian jangka panjang antara pembangkit dan utilitas memberi kepastian pasar.
Selain itu, METI mengusulkan kerangka kerja regulasi yang meliputi tiga tahap utama, ditampilkan dalam tabel berikut:
| Tahap | Fokus Kebijakan | Target |
|---|---|---|
| 1 | Penyusunan regulasi dasar | Standarisasi izin dan tarif |
| 2 | Implementasi insentif | Penguatan skema fiskal dan pembiayaan |
| 3 | Evaluasi dan penyesuaian | Monitoring dampak dan revisi regulasi |
Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan iklim investasi di sektor energi terbarukan menjadi lebih menarik, mendorong pertumbuhan kapasitas terpasang, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Paul Butarbutar menutup dengan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mewujudkan agenda transisi energi yang berkelanjutan dan mendukung target net‑zero Indonesia.
