Setapak Langkah – 30 Maret 2026 | Jakarta, 30 Maret 2026 – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengumumkan serangkaian langkah strategis untuk menghadapi ancaman kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral bersama kementerian terkait, badan usaha milik negara, dan perwakilan asosiasi konstruksi pada Senin (27/03/2026).
Strategi Pembangunan Infrastruktur Air
Fokus utama pemerintah adalah memperkuat jaringan infrastruktur penyediaan air bersih. Beberapa proyek prioritas meliputi:
- Peningkatan kapasitas waduk utama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dengan target penambahan total penyimpanan air sebesar 15,3 miliar meter kubik hingga akhir 2027.
- Pembangunan bendungan mini dan sistem irigasi tetes di daerah pertanian rawan kekeringan, khususnya di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Sulawesi.
- Penguatan jaringan pipa distribusi air di perkotaan dengan teknologi sensor IoT untuk meminimalkan kebocoran dan mengoptimalkan distribusi.
Menurut Menteri, “Kita tidak hanya menyiapkan infrastruktur baru, tetapi juga memodernisasi yang sudah ada agar dapat beroperasi maksimal saat curah hujan menurun drastis.”
Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional
Seiring dengan upaya penyediaan air, Menteri PUPR menegaskan bahwa kesiapan pangan menjadi bagian integral dalam menghadapi El Nino. Kolaborasi dengan Kementerian Pertanian menghasilkan rencana penyediaan air irigasi yang stabil untuk lahan pertanian utama, termasuk padi, jagung, dan kedelai.
Beberapa langkah konkret meliputi:
- Pembangunan sistem penyimpanan air di daerah aliran sungai (DAS) kritis, yang memungkinkan penyaluran air ke sawah selama periode kering.
- Implementasi program “Padi Tahan Kekeringan” yang mengembangkan varietas padi dengan toleransi tinggi terhadap stres air.
- Pengadaan alat pompa tenaga surya untuk petani kecil, mengurangi ketergantungan pada diesel yang mahal dan tidak ramah lingkungan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan produksi pangan nasional tidak turun di bawah ambang batas keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Penguatan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir
Meski fokus utama adalah kekeringan, Menteri menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penanganan kekeringan dan pengendalian banjir. Sistem drainase perkotaan akan dioptimalkan melalui:
- Revitalisasi kanal-kanal lama yang selama ini terabaikan, terutama di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
- Pemasangan pompa listrik berdaya tinggi di daerah rawan genangan, yang dapat beroperasi secara otomatis dengan sensor curah hujan.
- Penerapan teknologi green infrastructure, seperti taman hujan dan permeable pavement, untuk meningkatkan infiltrasi air tanah.
“Kita tidak boleh terjebak dalam pola pikir satu arah. Kemarau panjang sekaligus potensi banjir mendadak memaksa kita menyiapkan solusi yang fleksibel,” ujar Menteri.
Koordinasi Lintas Sektor dan Pendanaan
Untuk menggerakkan semua program tersebut, Pemerintah menyiapkan paket pendanaan sebesar Rp 120 triliun dalam tiga tahun ke depan. Dana akan diakses melalui anggaran negara, pinjaman kerja sama bilateral, dan skema kemitraan publik‑swasta (PPP). Selain itu, tim khusus yang terdiri dari ahli klimatologi, insinyur sipil, dan perwakilan petani akan memantau implementasi kebijakan secara berkala.
Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperoleh perkiraan cuaca yang akurat, serta dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan pasokan listrik bagi pompa dan sistem IoT.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan risiko kekurangan air hingga 30 persen dan mengurangi potensi penurunan produksi pertanian sebesar 12 persen selama periode El Nino 2026‑2027.
Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan infrastruktur, teknologi, dan kebijakan fiskal, pemerintah menegaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim ekstrem. Upaya ini tidak hanya melindungi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai contoh ketahanan iklim di kawasan Asia Tenggara.
