Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan anjuran resmi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk tidak memasukkan ikan laut dalam paket bantuan pangan selama masa krisis gizi. Anjuran ini bertujuan mencegah terjadinya keracunan makanan yang sebelumnya dilaporkan pada beberapa wilayah pulau.
Beberapa kasus keracunan yang melibatkan ikan laut di Natuna diduga dipicu oleh racun alami seperti ciguatoxin dan histamin yang dapat terakumulasi pada spesies predator. Konsumsi ikan yang terkontaminasi dapat menimbulkan gejala mual, muntah, diare, hingga gangguan saraf pada tingkat berat.
Untuk menjaga keamanan gizi masyarakat, BGN menyarankan agar SPPG beralih ke sumber protein alternatif yang lebih terkontrol kualitasnya, antara lain:
- Ikan air tawar seperti lele dan nila yang dibudidayakan secara terstandarisasi.
- Unggas kampung (ayam kampung) yang dipelihara dengan pakan bersertifikat.
- Sumber nabati seperti tempe, tahu, dan kacang‑kacangan.
Langkah‑langkah operasional yang direkomendasikan meliputi:
- Pengecekan laboratorium secara rutin terhadap sampel ikan laut yang masih tersedia di pasar lokal.
- Penyuluhan kepada petugas SPPG tentang tanda‑tanda keracunan makanan dan prosedur penanganannya.
- Penyusunan menu bantuan berbasis bahan lokal yang telah teruji keamanannya.
- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk pemantauan kejadian keracunan secara real‑time.
Dengan mengimplementasikan anjuran tersebut, diharapkan angka kasus keracunan makanan di Natuna dapat berkurang signifikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan gizi pemerintah.
Ketua BGN, Dr. Ahmad Fadli, menegaskan, “Prioritas utama kami adalah melindungi kesehatan konsumen. Penggunaan ikan laut yang belum terjamin kebersihannya dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima, terutama pada kelompok rentan seperti anak‑anak dan lansia.”
SPPG di Natuna kini diminta untuk menyesuaikan rencana distribusi makanan dalam waktu tiga hari kerja, serta melaporkan hasil implementasinya kepada BGN melalui portal resmi. Pemerintah daerah setempat juga akan memperkuat pengawasan pasar ikan guna memastikan tidak terjadi penyebaran produk berisiko.
Jika anjuran ini dijalankan secara konsisten, BGN optimis program pemenuhan gizi di Natuna akan tetap efektif tanpa mengorbankan keamanan pangan.
