Setapak Langkah – 09 April 2026 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung meluncurkan program pendampingan bagi usaha mikro kecil (UMK) dalam proses pendaftaran merek dagang. Inisiatif ini bertujuan memperkuat identitas produk lokal serta meningkatkan daya saing UMK di pasar regional dan nasional.
Program pendampingan mencakup beberapa tahapan penting, antara lain:
- Pengisian formulir permohonan merek secara daring atau manual.
- Penyuluhan mengenai klasifikasi barang dan jasa sesuai dengan klasifikasi internasional (Nice Classification).
- Pemeriksaan kelayakan merek oleh tim hukum Kemenkum.
- Pembayaran biaya administratif dan pengajuan resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Pemantauan proses registrasi hingga penerbitan Sertifikat Merek.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Bangka Belitung menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMK. Ia menambahkan bahwa dengan memiliki merek terdaftar, UMK dapat menghindari penyalahgunaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang ekspor.
Sementara itu, perwakilan PLN UIW Bangka Belitung menyatakan komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. PLN akan menyediakan fasilitas jaringan listrik yang stabil serta memberi akses informasi terkait prosedur pendaftaran merek melalui kanal komunikasi internal perusahaan.
Sejak peluncuran program ini, lebih dari 150 UMK telah mendaftar untuk mendapatkan pendampingan. Diharapkan jumlah tersebut terus meningkat seiring dengan penyuluhan yang dilakukan di berbagai kecamatan dan desa di Provinsi Bangka Belitung.
