LHKPN
Setapak Langkah – 13 Mei 2026 | KPK resmi mempublikasikan data harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto melalui laman LHKPN. Berdasarkan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, total aset Prabowo tercatat mencapai sekitar dua triliun...
Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyedia Negara (LHKPN) periode 2025 yang mengungkap total nilai kekayaan Presiden mencapai Rp2,066 triliun. Laporan tersebut mencakup aset bergerak,...
Setapak Langkah – 06 Mei 2026 | Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun berjalan. Dokumen tersebut...
Setapak Langkah – 28 April 2026 | Presiden terpilih Prabowo Subianto resmi melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresiden pada pekan ini, menggantikan Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat. Penunjukan ini menandai pergantian penting dalam...
Setapak Langkah – 13 April 2026 | Pada tanggal 27 Februari 2026, sebuah laporan mengungkap bahwa sepeda mewah yang digunakan oleh Ahmad Luthfi untuk program “bike to work” tidak muncul dalam Laporan Harta Kekayaan...
Setapak Langkah – 11 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang hanya mencapai 41,22 persen pada tahun terakhir....
Setapak Langkah – 07 April 2026 | Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, baru‑baru ini menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai aset sebesar Rp 27,9 miliar. Laporan...
Setapak Langkah – 03 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 96,24 % pada batas akhir pelaporan 1 April 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan...
Setapak Langkah – 29 Maret 2026 | KPK melaporkan bahwa tingkat pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya mencapai 55,14 persen....