histats

Keuangan Publik

Purbaya Ngaku Tak Tahu Sumber Gaji Manajer Kopdes Merah…

Setapak Langkah – 22 April 2026 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, pada sebuah konferensi pers menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui asal‑usul dana yang digunakan untuk membayar gaji manajer Koperasi Desa Merah...

Pimpinan KPK Ungkap Ani-ani Banyak Digunakan Koruptor untuk Menyamarkan…

Setapak Langkah – 20 April 2026 | Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan temuan penting terkait penggunaan skema “ani-ani” sebagai sarana menyamarkan aliran Transfer Penyertaan Pemerintah Umum (TPPU) yang diduga berasal dari...

BPD Bali Perkuat Sistem Pembayaran Digital untuk Pengadaan Pemerintah…

Setapak Langkah – 17 April 2026 | Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali baru-baru ini meluncurkan layanan KKI Online Payment sebagai langkah strategis untuk memodernisasi proses pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Sistem...

BPA Serahkan Aset Rampasan Kasus Korupsi ke Jampidsus untuk…

Setapak Langkah – 15 April 2026 | Badan Pemulihan Aset (BPA) yang berada di bawah naungan Kejaksaan Agung resmi menyerahkan satu aset hasil penyitaan dalam kasus korupsi kepada jajaran Jampidsus. Penyerahan ini dimaksudkan untuk...

Ternyata Tak Dilibatkan dalam Pengawasan, KPK Kaji Potensi Korupsi…

Setapak Langkah – 08 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam pengawasan Koperasi Merah Putih, sebuah koperasi desa/kelurahan yang memperoleh dana signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Menkeu Purbaya Usul Kemenkeu Ambil Alih PNM dari Danantara

Setapak Langkah – 07 April 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan sedang menyiapkan usulan resmi untuk mengambil alih Pengelolaan Nilai Masuk (PNM) yang saat ini dikelola oleh perusahaan Danantara....

Ponorogo Lakukan Penyesuaian Belanja Pegawai, Pastikan PPPK Tidak Terdampak

Setapak Langkah – 07 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengumumkan penyesuaian belanja pegawai sebagai langkah mematuhi Undang‑Undang Hukum Kepegawaian Daerah (UU HKPD). Penyesuaian ini bertujuan menyelaraskan pengeluaran dengan regulasi terbaru tanpa menimbulkan dampak...